PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Ini adalah pendapat saya dalam menangapi Perekonomian di Indonesia dalam 4 periode :
Pertama Pada Masa Orde Lama,
Menurut pendapat saya Perekonomian di Indonesia pada masa Orde Lama sangatlah buruk dan belum terlalu stabil karena pada masa Orde Lama masih banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan disejumlah daerah. Mungkin hal ini disebabkan karena Indonesia baru saja merdeka,dan emosi nasionalisme baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat masih sangat tinggi. Dan yang tidak kalah penting adalah karena Indonesia belum terlalu banyak melakukan hubungan kerjasama Perekonomian dengan kelompok Negara-negara Barat. Karena hal yang ingin ditonjolkan pertama kali oleh Negara Indonesia kepada kelompok Negara-negara Barat adalah “kebesaran bangsa” dalam bentuk kekuatan militer dan pembangunan proyek-proyek mercusuar.
Kedua Pada Masa Orde Baru,
Sebenarnya pada masa Orde Baru Perekonomian di Indonesia sudah cukup membaik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintah orde baru juga menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Namun pada masa Orde Baru terjadi krisi moneter yang sangat besar melanda Negara Indonesia, dan menyebabkan munculnya pendapat bahwa pada masa ini terjadi krisis politik terbesar didalam sejarah Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945. Krisis politik tersebut diawali dengan penembakan oleh tentara terhadap empat mahasiswa Universitas Trisakti, tepatnya tanggal 13 Mei 1998, yang dikenal dengan sebutan Tragedi Trisakti. Kemudian pada tanggal 14 dan 15 Mei kota Jakarta dilanda suatu kerusuhan yang juga dapat dikatakan paling besar dan paling sadis yang pernah dialami Bangsa Indonesia.
Ketiga Pada Masa Pemerintahan Transisi,
Pada awalnya pemerintahan setelah Orde Baru ini sangat diharapkan oleh masyarakat untuk dapat merubah dan memperbaiki sistem Perekonomian di Indonesia. Namun pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang rezim orde baru. Dan karena hal inilah menyebabkan tidak adanya perubahan-perubahan yang nyata. Bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin menjadi-jadi, kerusuhan pun muncul di mana-mana, dan masalah Soeharto pun tidak terselesaikan. Akibatnya, banyak kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya pemerintahan transisi daripada pemerintahan reformasi.
Keempat Pada Masa Pemerintahan Reformasi Hingga Kabinet SBY,
perekonomian Indonesaia menurut UUD 1945 pasal 33 mengatur suatu sistem yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan ideologi Pancasila. Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari pada masa pemerintahan orde baru dan hingga saat ini pola perekonomian nasional cenderung memihak sistem kapitalis, seperti di AS atau Negara-negara industri maju lainnya, yang karena pelaksanaanya tidak baik mengakibatkan munculnya kesengangan ekonomi di tanah air yang terasa saat ini semakin besar, terutama setelah krisis ekonomi.
Menurut saya krisis perkonomian global yang masih berlangsung hingga saat ini telah mengakibatkan perlambatan ekspor bagi bangsa Indonesia dan merupakan salah satu faktor yang mendorong perlambatan perkembangan Perekonomioan di Indonesia. Dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini harus dijadikan pemacu untuk memperbaiki kinerja perekonomian di tengah keadaan ekonomi global yang belum membaik.
Dan yang tidak kalah penting adalah Perekonomian Indonesia pada masa ini, justu semakin menyebabkan terpuruknya dan tidak berdayanya mata uang Indonesia untuk bersaing dengan Negara lain. Dan halini hanya menyebabkan hutang Negara Indonesia semakin banyak saja. Bahkan untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang merupakan warisan dari rezim orde baru pun: seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), supermasi hukum, hak azasi manusia (HAM) semakin sulit saja dan semakin terasa tidak mungkin untuk dapat diselesaikan. Karena terlalu lemahnya sistem Pemerintahan dan Hukum di Negara ini.
Entah bagaimana lagi cara Bangsa Indonesia untuk dapat memperbaiki Perekonomian di Indonesia. Bahkan janji dan sumpah pun hanya menjadi mainan untuk dapat menduduki Jabatan tinggi di Negara ini. Seharusnya kita harus belajar dai sifat Para Pahlawan yang bahkan rela mengorbankan nyawanya hanya untuk kemerdekaan Bangsa ini. Dan tanpa berfikir sedikitpun untuk mendapatkan kedudukan bahkan harta untuk kepentingannya sendiri.
Masalah yang menjadi tantangan perekonomian indonesia di masa yang akan datang?
1.Penggelembungan Nilai Aset
Kemungkinan terjadinya gelembung nilai aset (asset bubble) dan inflasi, karena kurangnya daya serap ekonomi nasional terhadap masuknya modal asing, termasuk jangka pendek.
2.Terhentinya Arus Modal Masuk
Terhentinya arus modal masuk dan bahkan terjadinya penarikan kembali modal masuk dalam jumlah besar. Kesalahan dalam mengambil kebijakan, keterlambatan mengambil tindakan serta kurang koordinasi antar pembuat kebijakan juga dapat berakibat buruk terhadap stabilitas makro yang sudah terjaga selama ini.
3.Subsidi Energi dan Alokasi yang Kurang Efisien.
Selama ini, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih dinikmati orang mampu (berpenghasilan tinggi). Terkait masalah ini, Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung mengatakan yang wajib mendapatkan subsidi ialah orang miskin, orang mampu sebaiknya tidak dapat subsidi.
4.Risiko Inflasi
Risiko inflasi terutama dipicu komponen makanan, pendidikan, dan ekspektasi inflasi. Inflasi Indonesia yang masih tinggi, menurut Chairul Tanjung, karena selama ini kita hanya mengandalkan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengelola permintaan. Padahal, selain faktor permintaan, inflasi juga dipengaruhi faktor penawaran atau tersedianya barang dan faktor distribusi yang harus diperhatikan.
5.Infrastruktur yang Kurang Memadai
Chairul menuturkan, tahun ini Indonesia menjual mobil sebanyak 760 ribu. Jika dalam lima tahun ke depan tidak ada penambahan jalan secara signifikan khususnya di Jakarta, akan terjadi kemacetan. Begitu pula, dengan airport dan pelabuhan. "Jika tidak ada perbaikan akan terjadi kemacetan luar biasa, yakni kemacetan ekonmi,” ujar Chairu
6.Kurangnya Daya Saing
Peningkatan daya saing, perbaikan pendidikan, dan pelatihan serta penambahan pasokan tenaga teknik terdidik yang menjadi penghambat bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi produk (utamanya yang padat karya), menghambat investasi dan mengurangi penciptaan nilai tambah dan lapangan pekerjaan.
7.Kondisi Politik dan Hukum yang Terjadi
Hingga kini, kinerja DPR dalam menyelesaikan legislasi, pembuatan undang-undang (UU), termasuk UU yang berkaitan dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi masih jauh dari harapan.
Indikator dalam pembangunan ekonomi!
Indikator Moneter
Indikator ini berkaitan dengan uang. Uang disini berupa tingkat income yang diterima oleh masyarakat.
Indikator Non-Moneter
Indikator ini merupakan indicator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan indicator sebelumnya, Indikator memiliki beberapa macam-macam sub- Indikator. Berikut ini adalah uraiannya.
Indikator Campuran
1. Pendidikan
Pendidikan adalah suatu indicator yang digunakan dalam mengukur pembangunan ekonomi suatu Negara. Pada umumnya, dalam Negara maju tingkat pendidikan rata-rata tinggi dengan TPAK dari tahun ketahun selalu meningkat. Negara maju sangat memperhatikan tingkat pendidikan para penduduknya. Berbeda dengan Negara sedang berkembang, pendidikan di NSB masih rendah jika dibandingkan Negara maju. Terbukti tingkat melek huruf dan TPAk serta angka partisipasi sekolah masih rendah. Sehingga, dari perbandingan tersebut, indicator yang dapat diukur dalam pendidikan yakni ; tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan.
2. Kesehatan
Kesehatan merupakan hak asasi yang harus dipenuhi demi keberlangsungannya kehidupan bermasyarakat. Indikator tingkat kesehatan dapat dilihat dari rata-rata hari sakit dan ketersediaannya fasilitas kesehatan. Ketika terpenuhinya pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dalam bidang kesehatan, dapat dilihat dari beberapa indikasi berupa tingkat mortalitas yang rendah, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan angka harapan hidup yang tinggi.
3. Perumahan
Rumah merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi oleh masing-masing penduduk. Indicator perumahan yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan penduduk yakni sumber air bersih dan listrik, sanitasi, dan mutu rumah tinggal.
4. Angkatan Kerja
Penduduk yang dikatakan angkatan kerja adalah orang yang telah berumur 15-64 tahun. Angkatan kerja ini juga dibagi lagi menjadi dua yakni bekerja dan sedang mencari pekerjaan (Menganggur). Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan angkatan kerja adalah, partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan.
5. KB dan Fertilitas
Indikator yang dapat digunakan yakni, penggunaan asi, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, dan penggunaan alat kontrasepsi.
6. Ekonomi
Pembangunan ekonomi pada dasarnya di ikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, kita dapat melihat Indikator ekonomi itu sendiri, yakni tingkat pendapatan dan konsumsi per kapita.
7. Kriminalitas
Pada dasarnya Negara maju memiliki tingkat kriminalitas yang rendah, hal ini disebabkan sudah lengkapnya alat keamanan Negara yang digunakan oleh Negara tersebut. Hal ini berbeda dengan keadaan di Negara sedang berkembang. Di NSB, banyak terjadi kriminalitas yang disebabkan beberapa factor seperti adanya cultural shock, ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan, dan adanya kepentingan dari suatu pihan. Indicator kriminalitas itu sendiri diantaranya adalah, jumlah pencurian per tahun, jumlah pembunuhan per tahun, dan jumlah pemerkosaan per tahun.
8. Perjalanan Wisata
Indikatornya adalah frekuensi perjalanan wiata per tahun.
9. Akses Media Massa
Akses media bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam masyarakat itu sendiri. Indikatornya antara lain : jumlah surat kabar, jumlah radio, dan jumlah televisi.
Ciri-ciri utama perekonomian indonesia!
- Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Semua bentuk badan usaha didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip hamoni.
- Manusia dipandang secara utuh, bukan semata - mata makhluk ekonomi tetapi juga makhluk sosial. - Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah agalitarianisme atau kemerataan sosial. -
- Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.
- Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan ekonomi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar